Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 37
Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
Hal senada disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal. Dia mengatakan, pembentukan
tim itu diumumkan dalam pertemuan di kantor Kementerian Tenaga Kerja Selasa,
11 Februari 2020. KSPI tak menerima undangan, tetapi nama mereka disebut dalam
SK tim pembahas omnibus law.
"Hingga hari ini keputusan Rakernas KSPI adalah menolak omnibus law dan
menolak bergabung masuk ke dalam tim bentukan Kemenko Perekonomian," kata
Iqbal melalui pesan kepada Tempo.
Pembentukan tim ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator
Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020. Dalam salinan yang diperoleh Tempo, tim
disahkan di Jakarta pada 7 Februari 2020 oleh Menteri Koordinator Perekonomian
Airlangga Hartarto.
Dalam salinan Kepmenko itu, 14 konfederasi serikat pekerja dimasukkan sebagai
anggota tim. Yakni KSPI, KSPSI Andi Gani, KSPSI Yorrys Raweyai, Konfederasi
Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin
Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (KSBSI).
Kemudian Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja
BUMN; Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan; Federasi Serikat
Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin; Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat
Pekerja Perkebunan Nusantara; dan Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO.
Ihwal tim tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Menteri
Tenaga Kerja Ida Fauziyah sudah mengajak bertemu beberapa serikat buruh .
"Sepuluh konfederasi sudah diajak dialog dengan Menaker dan tentunya ada
dibentuk tim dan seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi," kata Airlangga di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
Page 36 of 177.
