Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 36
Title 3 SERIKAT BURUH SEBUT NAMANYA DICATUT DALAM TIM OMNIBUS LAW
Media Name tempo.co
Pub. Date 13 Februari 2020
https://nasional.tempo.co/read/1306971/3-serikat-buruh-sebut-namanya-d icatut-dalam-
Page/URL
tim-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Tiga serikat buruh merasa namanya dicatut dalam tim pembahas omnibus
law Cipta Kerja yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Mereka merasa tak dilibatkan dalam pembahasan atau menyetujui pembentukan tim
tersebut.
Tiga serikat buruh yang sudah menyatakan bahwa nama organisasinya dicatut
adalah Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI).
"Kami pastikan bahwa penyebutan tersebut adalah pencatutan ataupun klaim secara
sepihak," kata Ketua Umum KASBI Nining Elitos dalam keterangan tertulis kepada
Tempo, Rabu, 12 Februari 2020.
Nining mengakui KASBI tiga kali mendapat undangan dari Kementerian Koordinator
Perekonomian, yaitu pada 13 Januari, 28 Januari, dan 11 Februari. Namun KASBI
tak pernah menghadiri tiga undangan itu karena sejak awal menolak omnibus law
Cipta Lapangan Kerja--yang kini berubah nama menjadi Cipta Kerja.
Nining mengatakan KASBI sudah mengirim sejumlah surat kepada Kemenko
Perekonomian ihwal penolakan tersebut. Selanjutnya, KASBI akan mengirim surat
lagi terkait penyebutan nama dalam tim omnibus law bentukan pemerintah itu.
"Konfederasi KASBI sama sekali tidak terkait atas nama tim kerja apa pun, dan tidak
bertanggung jawab apa pun atas rencana pemerintah Republik Indonesia atas
omnibus law Cipta Lapangan Kerja," kata dia.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan baru mengetahui adanya tim
tersebut Selasa, 11 Februari. Dia pun mempertanyakan mengapa tim tersebut baru
dibentuk padahal draf omnibus law Cipta Kerja baru diserahkan kepada DPR Rabu,
12 Februari 2020.
"Kami akan lihat fungsi tugas pokoknya bagaimana. Kalau kami hanya di situ untuk
melegitimasi tentu kami akan ikut menolak," kata Gani di Kompleks Parlemen,
Page 35 of 177.
