Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020

Title DISERAHKAN KE DPR, RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA AKAN DIBAHAS TUJUH KOMISI
Media Name sindonews.com
Pub. Date 13 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1525342/12/diserahkan-ke-dpr-ruu-o mnibus-law-
Page/URL
cipta-kerja-akan-dibahas-tujuh-komisi-1581556163
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah
menyerahkan draf, surat presiden, dan kajian akademik mengenai Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ke DPR kemarin. Pembahasan RUU
ini akan melibatkan tujuh komisi di DPR.

Pimpinan DPR masih akan menimbang pembahasannya apakah melalui Badan
Legislatif atau Pansus, mengingat RUU ini terkait 11 klaster yang terdiri atas 15 bab
dan 174 pasal.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, dengan diterimanya dokumen-dokumen
RUU Cipta Kerja, DPR segera mengkaji isinya. Puan meminta publik bersabar dan
tidak terpancing prasangka yang menimbulkan kecurigaan. "Jangan sampai
kemudian belum beredarnya atau tersosialisasinya draf ini, kemudian menimbulkan
prasangka lain yang menimbulkan kecurigaan karena kita belum membahasnya,"
ucap dia.Sesuai prosedur, jika RUU tersebut selesai dibahas dalam rapat paripurna
maka pembahasan draf tersebut akan dilanjutkan di Badan Musyawarah DPR.
Nantinya, dalam proses di Bamus akan dibuka ruang kepada seluruh elemen publik
untuk memberikan masukan terhadap draf tersebut.

Puan menegaskan, RUU ini tidak lagi disebut Cipta Lapangan Kerja seperti yang
disebut sebelumnya, tapi berubah menjadi RUU Cipta Kerja saja. Dia pun meminta
agar RUU ini tidak lagi disingkat dengan "Cilaka". "Jadi sudah bukan Cipta Lapangan
Kerja ya, jadi Ciptaker, bukan Cilaka lagi," tuturnya.

Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja akan mengatur beberapa ketentuan.
Dikutip dari penjelasan omnibus law Kementerian Koordinator Perekonomian, UU
Cipta Kerja meliputi 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan
investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan pemberdayaan dan per lindungan UMKM,
kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan,
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta
kawasan ekonomi dan kawasan industri. Termasuk di dalamnya, aturan terkait upah
minimum. Dalam hal ini, kenaikan upah minimum memperhatikan pertumbuhan
ekonomi daerah. Selain itu, beleid juga menyangkut pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, Airlangga menyebutkan pemerintah bersama DPR akan langsung

Page 40 of 177.