Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW CIPTAKER UBAH SKEMA PESANGON
Media Name investor.id
Pub. Date 13 Februari 2020
Page/URL https://investor.id/business/omnibus-law-ciptaker-ubah-skema-pesangon
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menyatakan, Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) akan mengatur pemberian fasilitas
pemanis ( sweetener ) dengan nilai lima kali gaji bagi seluruh pekerja resmi sebagai
kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, pesangon bagi
pekerja yang terkena PHK masih tetap ada, namun dengan skema yang berbeda.

"Dengan ditandatanganinya perjanjian undang-undang (Ciptaker) nanti, tenaga
kerja dapat sweetener. Sweetener berlaku untuk semua pekerja yang resmi dan
untuk perusahaan besar, bukan perusahaan kecil. Perusahaan besar," ujar Airlangga
usai penyerahan surat presiden (surpres), draf, dan naskah akademik Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) kepada DPR RI, di
Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).

Ia mengatakan, adanya skema sweetener ini tidak menghapus pemberian pesangon
bagi para pekerja yang terkena PHK. Pesangon akan tetap ada berdasarkan undang-
undang yang berlaku. "Kalau pesangon tetap dengan regulasi yang berlaku. Jadi, ini
beda on top ," ucap Airlangga tanpa menjelaskan lebih detail ketentuan pemberian
fasilitas pemanis tersebut.

Senada dengan Airlangga, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, pesangon tetap diberikan, namun dengan skema yang berbeda. Pada
saat yang sama, sweetener juga diberikan untuk pekerja sebanyak satu kali.
"Pemberian sweetener juga dilakukan dengan perhitungan berdasarkan formulanya.

Sweetener itu menjadi bagian dari kompensasi PHK. Tetapi diberikan sebagai
penghargaan," ucap Ida.

Menaker mengatakan, regulasi tentang sweetener ini hanya diberlakukan untuk
perusahaan besar. Sehingga tidak berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM). Namun, hal ini masih akan diatur lagi dalam penyusunan Omnibus Law
Cipta Kerja. Ida menyampaikan, regulasi diatur agar tidak memberatkan salah satu
pihak baik pemerintah maupun pengusaha."Ini memang sudah dikomunikasikan.
Tidak semua perusahaan mampu. Makanya perusahaan kecil menengah tidak
terkena beban ini," ucap Ida.

Ida tidak menampik, saat Omnibus Law Cipta Kerja ini diberlakukan mungkin jumlah
pesangon akan berkurang. Namun hal tersebut akan terkompensasi melalui cash

Page 43 of 177.