Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 42
menggelar sosialisasi secara berkala untuk menjelaskan isi dan tujuan RUU Cipta
Kerja ini. Menurut Airlangga, setelah diserahkan kepada DPR, draf RUU ini akan
diproses sesuai mekanisme yang ada di lembaga legislatif tersebut.
Sosialisasi keseluruh provinsi di Indonesia yang akan dilakukan bertahap juga akan
mengajak serta DPR, terutama komisi-komisi yang akan membahas RUU ini nanti.
Dengan demikian, seluruh masyarakat akan mengetahui apa yang akan dibahas,
diputuskan, dan dampak RUU ini bagi perekonomian nasional.
"Isinya memang murni untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dimana dalam
situasi global salah satu solusi adalah dengan melakukan transformasi struktural
ekonomi yang semuanya ada di omnibus law ini," kata Airlangga.
Dia pun memastikan bahwa draf yang diserahkan ke DPR saat ini tidak ada
hubungannya dengan draf-draf yang sebelumnya beredar di masyarakat. Dalam
penyusunannya, pemerintah juga telah melibatkan dan menerima pandangan dari
10 konfederasi pekerja yang diajak diskusi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah. "Jadi, tidak ada versi lain di luar itu. Selanjutnya, kita serahkan pada
mekanisme yang ada di DPR. Draf baru selesai pada saat diserahkan dan sudah ada
10 konfederasi yang diajak dialog oleh menteri tenaga kerja dan sudah diajak
sosialisasi," ucap dia.
Sementara itu, sejumlah buruh menyuarakan penolakannya atas Omnibus Law Cipta
Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani
mengungkapkan tidak ada pembahasan jelas terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Hal itulah yang menjadi alasan sejumlah serikat buruh berdemo untuk menolak RUU
Omnibus Law Cipta Kerja. "Kenapa masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia,
karena dari awal seperti ada yang disembunyikan. Seluruh konfederasi buruh
bertanya kepada saya, 'Anda konfederasi buruh pen dukung Presiden kok nggak
punya draft. Akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?" ujar Andi.
Lewat pengumpulan mandiri ini, pihaknya lantas memiliki tujuh draf sekaligus yang
isinya berlainan semua. Ketidak jelasan ini yang membuat wacana RUU Omnibus
Law semakin simpang siur. Namun, saat ini Andi mengungkapkan bahwa
pemerintah telah membentuk tim pengkajian untuk membahas RUU Omni bus Law
Cipta Kerja. Dia menyambut baik meski terlambat karena sudah ada penolakan di
mana-mana. "Kita akan coba untuk membahas dengan teman-teman konfederasi,
tapi niat baik pemerintah ini kita sambut baik, tapi terlambat. Karena ketika semua
sudah menjadi masalah dan terjadi penolakan di mana-mana, dan tim itu baru
dibentuk mengajak buruh," ucap Andi.
Page 41 of 177.
