Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020

benefit , yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan terhadap pekerja yang di
PHK.

Sebelum mendapatkan pekerjaan baru, nantinya tenaga kerja juga akan
mndapatkan pendidikan vokasi dan uang saku. Menurut dia, dalam UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum bisa mengimplementasikan hal
tersebut. Saat ini, pihaknya sedang mencari jalan tengah agar pengusaha bisa
produktif tetapi di sisi lain juga tetap bisa memberi upah buruh secara layak.

"Jadi, kita mesti menghitung bagaimana pengusaha punya kemampuan untuk
memenuhi dan mencukupi bagi kebutuhan pekerja. Nanti kita akan siapkan
sistemnya. Misalnya, karena vokasi, sekarang 'kan ada program kartu prakerja,"
ucap Ida.

Pemerintah akhirnya menyerahkan surat presiden (surpres), draf, dan naskah
akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (12/2), di Kompleks DPR RI,
Jakarta, setelah beberapa kali mundur dari rencana. Draf RUU itu meliputi 15 bab
dengan 174 pasal dan terbagi dalam 11 klaster. Sementara UU yang terdampak
mencapai 79 UU.

Airlangga menyatakan, selanjutnya, pembahasan terhadap RUU itu akan dilakukan
bersama dewan sesuai dengan mekanisme DPR. "Surpres, draf RUU (Omnibus Law
Cipta Kerja), dan naskah akademiknya semuanya sudah dilengkapi dan kami
serahkan dokumennya. Harapan kami, diproses sesuai dengan mekanisme yang ada
di DPR," ucap dia Dalam penyerahan itu, Airlangga didampingin Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Agraria dan
Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sofyan Djalil , Menteri
Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Airlangga mengatakan, setelah ini pemerintah bersama DPR juga akan melakukan
sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia terkait Omnibus Law Ciptaker agar
masyarakat dapat mengetahui isi dari dokumen yang telah diserahkan itu. "Ini akan
dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Tentu anggota dewan akan
dilibatkan untuk bersosialisasi agar masyarakat bisa mengetahui apa yang akan
dibahas dan diputuskan," tutur Airlangga.

Airlangga berharap, masyarakat dapat memahami bahwa Omnibus Law Cipta Kerja
merupakan upaya pemerintah untuk menunjang perekonomian Indonesia melalui
tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak. "Kondisinya memang murni untuk
menciptakan lapangan pekerjaan di mana dalam situasi global maupun adanya virus
korona ini salah satu solusi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan," kata dia.

Belum Final Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, nantinya pembahasan
Omnibus Law Ciptaker akan sesuai mekanisme di DPR yaitu melalui Badan Legislatif
(Baleg) atau Panitia Khusus (Pansus) dan melibatkan tujuh komisi. "Namun ini

Page 44 of 177.