Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 48
Pihaknya berjanji bahwa hak-hak buruh lainnya tidak akan terpangkas dalam draf
RUU Cipta Kerja yang telah disusun pemerintah. Itu sekaligus menampik adanya
kabar bahwa pemerintah hanya mengatur pesangon lima kali gaji untuk buruh yang
terkena PHK.
Menurut Airlangga, besaran pesangon PHK tetap disesuaikan dengan aturan yang
ada sebelumnya. "Kalau pesangon tetap dengan regulasi yang berlaku. Jadi ini
beda, on top'' imbuhnya.
Di bagian lain, serikat pekerja tetap tegas menolak RUU Cipta Kerja disahkan.
Alasan utamanya, regulasi tersebut tidak pro pekerja. Sikap tersebut kembali
ditegaskan melalui aksi demo ribuan pekerja di depan gedung DPR-MPR kemarin.
Sekjen DPP KEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Subiyanto mengatakan
bahwa pemerintah benar-benar menutup pintu dialog. Tidak ada transparansi
hingga draf diserahkan ke DPR. "Kalau pemerintah tidak mau diajak dialog, tidak
ada jalan lain. Kita siapkan amunisi. Kita lakukan gerakan mogok nasional, keluar
dari pabrik," tegasnya dalam orasi.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto menambahkan, banyak alasan buruh
tegas menolak RUU tersebut. Salah satunya soal rencana pesangon yang bakal
dipangkas. Dari informasi yang diperoleh, pesangon akan dipangkas dari 36 menjadi
19 kali gaji saja. "Pesangon dikurangi. Gaji kecil. Kalau DPR setuju membahas ini,
tewaslah nasib anak cucu kita," tegasnya.
Meski tidak ikut turun ke jalan, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) juga
menolak adanya pemanis sebagai kompensasi skema baru pesangon. Kompensasi
itu ditengarai sebagai balasan atas berkurangnya besaran pesangon nanti.
Sekjen OPSI Timboel Siregar menilai skema pemanis tersebut tidak jelas. Seolah
hanya menutupi penurunan pesangon.
Page 47 of 177.
