Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

KSPI: JIKA TUNTUTAN KENAIKAN UPAH TIDAK DIKABULKAN, AKSI DAN MOGOK
KERJA AKAN DIPERLUAS
KBR, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI akan memperluas aksi unjuk rasa dan
melakukan mogok kerja jika tuntutan mereka tentang kenaikan upah minimum 2022 tidak
dikabulkan pemerintah.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono mengatakan aksi lanjutan akan
dilakukan di akhir 2021 apabila permohonan KSPI tidak dituruti. Saat ini KSPI tengah
berkomunikasi dengan serikat pekerja lain untuk melakukan rencana unjuk rasa bersama.

"Unjuk rasa penaikan UMP ini berkorelasi dengan putusan MK yang kami tunggu. Jika putusan
MK tersebut mengecewakan, dan UMP tidak menggembirakan, maka seperti kata presiden kami
Said Iqbal, kami akan melakukan pemogokan nasional," ujar Kahar saat dihubungi melalui
telepon, Rabu (10/11/2021).

Kahar bersikeras, para buruh yang tergabung di dalam KSPI tetap bersikukuh mengajukan empat
tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, menaikkan upah minimum sebesar 7-10 persen.

Kedua, memberlakukan upah minimum sektoral atau UMSK 2021 dan UMSK 2022.

Ketiga, meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Keempat, perjanjian kerja bersama (PKB) dilaksanakan tanpa ketentuan UU Cipta Kerja.

Kahar Cahyono mendesak pemerintah memenuhi tuntutan yang diajukan oleh KSPI, yang salah
satunya berisi penaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7-10 persen.

Penaikan UMP tersebut, menurut Kahar, adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan
perekonomian para buruh. Dengan peningkatan UMP diharapkan daya beli dan konsumsi para
buruh akan ikut terkerek.

Baca Juga: Penaikan upah sebesar 7-10 persen tersebut merujuk pada perhitungan KSPI
terhadap standar kehidupan hidup layak (KHL) di beberapa provinsi.
"Survei KSPI dalam beberapa provinsi menemukan, rerata KHL berkisar 7-10 persen. Itulah yang
menjadi dasar bagi KSPI untuk memintah kenaikan upah mengacu pada KHL sesuai dengan UU
No.13 Tahun 2003. Walau pun sekarang ada UU Cipta Kerja, tapi kami minta kepada pemerintah
menggunakan untuk tidak menggunakan itu karena UU Cipta Kerja masih judicial review di MK.
Sehingga kami berpandangan, sebelum ada putusan yang bersifat inkrah, maka kami
menggunakan aturan yang lama" kata Kahar.

Terkait dengan perusahan yang terdampak Covid-19, KSPI tidak menuntut adanya kenaikan
upah. Namun, syaratnya perusahaan itu harus bisa membuktikan melalui pemeriksaan dari
akuntan publik yang menyatakan perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun
berturut-turut sehingga belum mampu menaikkan upah buruh pada saat ini.

Kahar mengatakan, hingga kini belum ada pertemuan khusus membahas masalah penaikan upah
minimum antara KSPI dengan Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang
Indonesia (Kadin).

KSPI mencatat aksi unjuk rasa serempak hari ini berlangsung sejak pukul 10 pagi di

24 provinsi yang melibatkan 10 ribu buruh yang tersebar di sejumlah

258