Page 261 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Judul Transparansi Data Penentu Upah Minimum
Nama Media nkriku.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nkriku.com/transparansi-data-penentu-upah-minimum/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-10 14:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000

News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Penetapan upah minimum tahun 2022 oleh Gubernur tinggal menghitung hari. Penetapan upah
minimum kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022, mengacu amanat Pasal 35 ayat (2) PP No 36
Tahun 2021, diumumkan paling lambat tanggal 30 Nopember 2021. Sementara itu penetapan
upah minimum propinsi (UMP) ditetapkan paling lambat tanggal 21 Nopember 2021 sesuai
amanat Pasal 29 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021.

TRANSPARANSI DATA PENENTU UPAH MINIMUM

Penetapan upah minimum tahun 2022 oleh Gubernur tinggal menghitung hari. Penetapan upah
minimum kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022, mengacu amanat Pasal 35 ayat (2) PP No 36
Tahun 2021, diumumkan paling lambat tanggal 30 Nopember 2021. Sementara itu penetapan
upah minimum propinsi (UMP) ditetapkan paling lambat tanggal 21 Nopember 2021 sesuai
amanat Pasal 29 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021.

Penetapan UMP dan UMK tahun 2022 dihitung dengan menggunakan rumus yang diatur pada
Pasal 26 PP No. 36 Tahun 2021, dengan 5 variabel data penentu di propinsi yaitu data rata-rata
konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, rata-rata banyaknya anggota
rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan rumus perhitungan penentuan UMP dan UMK di PP No 36 Tahun 2021 dipastikan
persentase kenaikan UMP/K akan jauh lebih kecil dibandingkan penentuan UMP/K dengan
metode survey kebutuhan hidup layak (KHL) atau penetapan UMP/K di PP No. 78 Tahun 2015.

Ketika metode penentuan kenaikan UMP/K dengan melakukan survey harga KHL ke pasar maka
Dewan Pengupahan mengetahui harga-harga kebutuhan buruh di pasar yang akan dibeli para
buruh, dan metode ini riil mengambarkan harga kebutuhan hidup layak buruh.

Metode survey harga kebutuhan hidup di pasar direvisi dengan metode penjumlahan persentase
inflasi dan pertumbhan ekonomi nasional di PP No. 78 tahun 2015. Metode penentuan kenaikan
UMP/K di PP No. 78 ini tidak riil menggambarkan kondisi harga-harga di pasar yang akan dibeli
buruh dan keluarganya. Namun PP No. 78 masih mengatur penentuan kenaikan UMP/K di tahun

260