Page 409 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

instruksi wali kota maupun bupati. Paling tinggi bobotnya yatu Perda. Nanti juga akan dilihat,
seberapa besar cakupan coverage aturannya. Adanya regulasi akan ikut mendorong perusahaan-
perusahaan agar semakin sadar,'' ujarnya di sela-sela sosialiasi penghargaan jaminan sosial
ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2021, di Gumaya Tower Hotel Semarang, Selasa
(9/11/2021).

Berdasarkan data yang ada, jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah per Agustus 2021 tercatat
berjumlah 17.536.934 tenaga kerja.

Sementara untuk cakupan tenaga kerja yang terdaftar menjadi peserta Jamsostek baru
mencapai 2.924.520 orang atau 17 persen, sehingga masih ada kekurangan sebesar 14.612.414
tenaga kerja yang belum tercakup dan mendapatkan perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan.

''Kondisi saat ini di Indonesia, khususnya Jawa Tengah juga tengah mendapatkan bonus
demografi. Dimana jumlah angkatan kerja usia muda juga cukup besar, sehingga perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan bila tidak didorong dengan baik, pada akhirnya bisa menjadi
beban bagi pemerintah. Untuk itu, nantinya ini juga akan menjadi salah satu persyaratan yang
harus dipenuhi perusahaan saat mengurus izin-izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),'' terang dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyampaikan, jika pelaku usaha dan
stake holder terkait memang sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi para
pekerjanya. Salah satunya dengan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial
ketenagakerjaan.

Pemprov Jateng akan ikut mendukungnya dengan berkontribusi untuk mensyaratkan setiap
perusahaan yang akan mengurus perizinan di DPMPTSP Jateng, harus memberikan perlindungan
kepada setiap pekerjanya. Ini termasuk salah satu bentuk usaha Pemprov Jateng untuk
mendorong pelaku usaha, agar mereka memperhatikan para pekerjanya dengan memberikan
perlindungan kerja.
''Sementara untuk non ASN Pemprov Jateng, pada 2022 telah dialokasikan anggaran untuk
jaminan sosial ketenagakerjaan. Anggaran secara total diperkirakan mencapai sekitar Rp18
miliar, karena memang jumlah tenaga non ASN di Jawa Tengah tergolong banyak. Terutama
bagi tenaga pendidik dan guru-guru serta tenaga kesehatan,'' papar dia.

408