Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 103

Title          UU CIPTA KERJA DIYAKINI DONGKRAK PENDAPATAN PER KAPITA RI JADI RP 7 JUTA
               Media Name     sinarharapan.co
               Pub. Date      20 Februari 2020
                              https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/13684/uu_cipta_kerja_diyakini
               Page/URL
                              _dongkrak_pendapatan_per_kapita_ri_jadi_rp_7_juta
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan UU
               Cipta Kerja bakal mendongkrak pendapatan per kapita warga Indonesia yang saat
               ini Rp 4,6 juta per bulan menjadi sekitar Rp 7 juta per bulan.

               "Sekarang ini pendapatan Indonesia per kapita Rp 4,6 juta per bulan. Diharapkan
               dengan diketoknya UU Cipta Kerja, maka ini akan memperbaiki simplifikasi,
               harmonisasi regulasi dan perizinan," kata Airlangga dalam Rakornas Investasi 2020
               di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

               Perbaikan regulasi diharapkan akan mendorong investasi berkualitas yang dapat
               menciptakan lapangan kerja bagi tiga juta jiwa serta memberdayakan UKM.

               "Sehingga, pendapatan per kapita per bulan bisa naik jadi Rp 7 juta," katanya.

               Dengan demikian, visi Indonesia Maju dengan pendapatan per kapita hingga Rp 27
               juta per bulan pada 2045 bisa tercapai.

               Pada 2045, Indonesia menargetkan bisa masuk lima besar ekonomi dunia, keluar
               dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan tingkat kemiskinan yang hampir
               nol persen.

               RUU Cipta Kerja, yang berasal dari 79 undang-undang, memuat 15 bab dan 174
               pasal dengan menyasar 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan; persyaratan
               investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan usaha
               mikro, kecil, dan menengah (UMKM); kemudahan berusaha; dukungan riset dan
               inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi
               dan proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi.
















                                                      Page 102 of 174.
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108