Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 106
Title PEKERJA SPSI BEKASI TOLAK RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name elshinta.com
Pub. Date 20 Februari 2020
https://elshinta.com/news/200163/2020/02/20/pekerja-spsi-bekasi-tolak- ruu-omnibus-
Page/URL
law-cipta-kerja%C2%A0
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Momentum peringatan hari Pekerja Nasional, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(SPSI) Bekasi Jawa Barat menolak tegas draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang
didalamnya terdapat sembilan point penting yang dinilai merugikan masyarakat dan
kaum pekerja Indonesia.
Ketua SPSI Bekasi, Abdullah mengatakan, dalam peringatan hari pekerja nasional
bahwa pihaknya telah mempelajari isi draft RUU Cipta Kerja yang sudah diterima
pihak DPR tersebut terlebih dari sembilan poin itu tentu merugikan kaum pekerja
dan dinilai terdapat adanya degradasi atau kemunduran dalam pembentukan
undang-undang khususnya di dunia kerja.
Selain itu menurut Abdullah, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari sembilan point
seperti penggunaan tenaga kerja asing sangat merugikan bagi pekerja Indonesia
yang dinilai cukup liberal dan bebas bagi tenaga kerja asing, ditambah mengenai
sistem kerja dengan cara per jam serta kompensasi pesangon yang makin menurun
yang seharusnya bisa lebih baik untuk kesejahteraan pekerja yang memasuki masa
pensiun.
"Sudah 75 tahun indonesia merdeka seharusnya dari tahun ke tahun adanya
peningkatan kesejahteraan," ujar Abdullah, Kamis (20/2), seperti dilaporkan
Kontributor Elshinta, Eko Purnomo.
Lebih lanjut Abdullah menambahkan pihaknya akan terus mengawal RUU Omnibus
Law Cipta Kerja tersebut dan seandainya RUU tersebut dipaksakan diloloskan
menjadi undang-undang sebelum adanya koreksi, pihaknya bersama aliansi pekerja
lain yang turut tergabung dalam gerakan kesejahteraan nasional akan turun ke
lapangan menyikapi uundang-undang tersebut.
Masih menurut Abdullah draft RUU itu sejak awal kurang transparan terhadap
serikat pekerja yang seharusnya dari perencanaan awal atau sebelum masuk ke
naskah akademis pihak serikat pekerja dilibatkan, namun faktanya serikat pekerja
tidak dilibatkan alias suduh disodorkan dalam bentuk sudah jadi 99 persen dan
barulah serikat pekerja diajak berdialog, sehingga hal inilah yang membuat serikat
pekerja menilai adanya ketidaktransparanan dalam menyusun RUU itu.
Page 105 of 174.
