Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 104
Title OMNIBUS LAW DIKRITIK HABIS-HABISAN OLEH BURUH, MENKO LUHUT TAK TERIMA
Media Name suara.com
Pub. Date 20 Februari 2020
https://www.suara.com/bisnis/2020/02/20/184240/omnibus-law-dikritik-ha bis-habisan-
Page/URL
oleh-buruh-menko-luhut-tak-terima
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sejumlah kalangan buruh menolak keras adanya Rancangan Undang-Undang
Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) atau yang sekarang diganti dengan
Cipta Kerja (Cika), buruh beralasan RUU tesebut sangat merugikan mereka.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan tak terima atas sikap buruh tersebut. Menurutnya tak ada
niat jahat pemerintah dalam RUU tersebut, justru kata Luhut pemerintah ingin
memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, termasuk untuk buruh.
"Prinsip pemerintah harus membuat rakyatnya sejahtera. Jadi kalau ada orang
bicara UU Ciptaker itu merugikan pegawai, sama sekali tidak benar," kata Luhut
dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 di Ballroom Hotel Ritz
Charlton, Jakarta pada Kamis (20/2/2020).
Luhut menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembuatan RUU ini terus
menekankan kepada para pembantunya untuk membuat aturan yang ramah dan
menguntungkan buat rakyatnya.
"Karena presiden selalu mengingatkan kami, bahwa kami harus buat aturan yang
buat rakyat sejahtera. Itu kata kuncinya," kata Luhut.
Karena itu, Luhut pun meminta kalangan buruh untuk melihat secara utuh draf RUU
ini, bahkan kata Luhut dalam draf pertama yang telah diserahkan pemerintah ke
DPR bisa saja berubah dan terkena revisi dari para anggota dewan.
"Lihat secara utuh, di luar banyak draf yg bukan original draf yang diserahkan ke
parlemen. Tapi mungkin draf yang pertama atau kedua, bukan final draf," katanya.
"Prinsip ini tolong, supaya tidak ada keinginan pemerintah membuat rakyatnya
sengsara. Apakah pegawainya pekerja apa saja. Semua adalah untuk membuat
sejahtera. Karena itu disusunlah keseimbangan atau bahasa kerennya equilibrium,"
katanya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara tegas menolak
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas
lebih lanjut antara DPR dengan pemerintah. Mereka menilai formulasi pengupahan
dalam RUU tersebut justru membuat kaum buruh makin miskin.
Page 103 of 174.
