Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020

Title MENAKER SOROTI PERATURAN KETENAGAKERJAAN YANG KAKU
Media Name republika.co.id
Pub. Date 20 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/20/02/20/q6006f384 -menaker-
Page/URL
soroti-peraturan-ketenagakerjaan-yang-kaku
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah membeberkan salah satu faktor
digagasnya Omnibus Law Cipta Kerja adalah Peraturan Ketenagakerjaan yang
sekarang berlaku dianggap kaku. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara Asia
Tenggara lainnya, kemudahan berbisnis di Indonesia masih tidak lebih baik. Oleh
karena itu diharapkan undang-undang sapu jagad dapat menjadi solusi.

Menurut Ida, World Bank menyoroti peraturan ketenagakerjaan Indonesia terkait
dengan kemudahan berbisnis. "Dibandingkan dengan negara berpenghasilan
menengah ke bawah di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia dinilai memiliki peraturan
ketenagakerjaan yang kaku, terutama terhadap perekrutan tenaga kerja," ujar Ida
di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Ida mengatakan, salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang mendapat sorotan
adalah upah minimum atau minimum wages, yang dinilai memberatkan perusahaan.
Meskipun dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja, perusahaan menganggap
rasio upah minimum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata laba yang
dihasilkan.

"Laporan World Bank selanjutnya menyatakan bahwa setiap kenaikan 10 persen
upah minimum, maka akan menurunkan 0,8 persen rata-rata lapangan kerja di
provinsi tertentu," ungkapnya.

Kendati demikian, Ida menjelaskan berdasarkan data World Bank, pemerintah
Indonesia dinilai telah melakukan beberapa reformasi kebijakan. Tentu saja untuk
memperbaiki kemudahan usaha di beberapa aspek. Bahkan refomasi yang dilakukan
Indonesia bahkan merupakan kedua yang terbanyak setelah China.

Namun meski agresif, kata Ida reformasi kebijakan tersebut tidak dapat
mendongkrak peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis, atau ease of doing
business. Akibatnya, pada 2020, peringkat EoDB Indonesia masih stagnan di
peringkat 73 dari 190 negara yang disurvei. "Di ASEAN sendiri, Indonesia masih
tertinggal dibanding Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam," terang Politikus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Page 97 of 174.