Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 93

Title          PEMERINTAH UPAYAKAN SERAP TIGA JUTA TENAGA KERJA MELALUI OMNIBUS LAW
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      20 Februari 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1308990/pemerintah-upayakan-serap-ti ga-juta-
               Page/URL
                              tenaga-kerja-melalui-omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






               Kami memang ingin memperluas lapangan kerja buat yang menganggur dan
               angkatan kerja baru Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
               (Kemnaker) RI memperkirakan omnibus law Cipta Kerja mampu menyerap tenaga
               kerja hingga tiga juta jiwa per tahun.

               "Kalau sekarang ini kan per tahun kira-kira bisa menciptakan 2,5 juta. Kita berharap
               dengan omnibus law ini bisa menaikkan 2,7 juta hingga tiga juta tenaga kerja," kata
               Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis.

               Terkait dengan sejumlah pasal yang dianggap kontroversi dan kemungkinan hak-
               hak buruh yang berpotensi dicuri dengan kehadiran omnibus law, pemerintah masih
               melakukan kajian mendalam. Ida menjelaskan Kemnaker telah berusaha karena
               yang masuk ke omnibus law tersebut tidak hanya Undang-Undang 13 Tahun 2013
               tetapi ada juga Undang-Undang BPJS dan lainnya karena sebagai bentuk
               perlindungan.

               "Kami memang ingin memperluas lapangan kerja buat yang menganggur dan
               angkatan kerja baru," katanya.

               Ia mengatakan setiap tahun tercatat 2,5 juta angkatan kerja baru yang
               membutuhkan lapangan pekerjaan. Kehadiran omnibus law Cipta Kerja diharapkan
               mampu mengatasi masalah itu sekaligus memberikan perlindungan kepada yang
               sedang eksis bekerja. Terkait dengan hitungan atau pengaturan upah yang akan
               diterima oleh pekerja, politikus PKB tersebut mengatakan hal itu diatur atau
               ditetapkan oleh gubernur di masing-masing daerah.

               "Jadi upah itu ada upah minum provinsi kemudian ada upah untuk usaha padat
               karya dan upah bagi usaha mikro kecil," katanya.

               Pada kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
               Hartarto menyebutkan UU Cipta Kerja bakal mendongkrak pendapatan per kapita
               warga Indonesia yang saat ini Rp4,6 juta per bulan menjadi sekitar Rp7 juta per
               bulan.

               "Sekarang ini pendapatan Indonesia per kapita Rp4,6 juta per bulan. Diharapkan
               dengan diketoknya UU Cipta Kerja, maka ini akan memperbaiki simplifikasi,
               harmonisasi regulasi dan perizinan," kata dia.
               Pewarta: Muhammad Zulfikar Editor: M. Hari Atmoko COPYRIGHT (c)2020 .



                                                       Page 92 of 174.
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98