Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 95
yang lebih baik.
Berdasarkan data World Bank, pemerintah Indonesia dinilai telah melakukan
beberapa reformasi kebijakan untuk memperbaiki kemudahan usaha di beberapa
aspek. Refomasi yang dilakukan Indonesia bahkan merupakan kedua yang
terbanyak setelah Tiongkok. Namun meski agresif, reformasi kebijakan tersebut
tidak dapat mendongkrak peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis (Ease of
Doing Business/EoDB).
Pada tahun 2020, peringkat EoDB Indonesia masih stagnan di peringkat 73 dari 190
negara yang disurvei. Di ASEAN sendiri, Indonesia masih tertinggal dibanding
Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.
Ia mengatakan, World Bank menyoroti peraturan ketenagakerjaan Indonesia terkait
dengan kemudahan berbisnis. Dibandingkan dengan negara berpenghasilan
menengah ke bawah di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia dinilai memiliki peraturan
ketenagakerjaan yang kaku, terutama terhadap perekrutan tenaga kerja.
Salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang mendapat sorotan adalah upah
minimum (minimum wages) yang dinilai memberatkan perusahaan.
"Meskipun dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja, perusahaan menganggap
rasio upah minimum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata laba yang
dihasilkan," kata Ida.
Laporan World Bank selanjutnya menyatakan bahwa setiap kenaikan 10% upah
minimum, maka akan menurunkan 0,8% rata-rata lapangan kerja di provinsi
tertentu.
Hal yang sama disampaikan oleh Japan External Trade Organization (JETRO). Dalam
rilis hasil survei terbarunya yang terkait kondisi bisnis perusahaan Jepang di Asia
dan Oceania dinyatakan bahwa sebanyak 55,8% perusahaan yang disurvei
menyatakan ketidakpuasannya terhadap produktivitas tenaga kerja Indonesia bila
dibandingkan dengan upah minimum yang dibayarkan. "Tingkat ketidakpuasan
tersebut jauh lebih tinggi dari rerata negara-negara di Asia Tenggara yang hanya
30,6%," kata Ida.
Bahkan tingkat ketidakpuasan Kamboja masih di atas Indonesia dengan 54,6%.
Sebagai catatan, sejak tahun 2015-2019, kenaikan upah di Indonesia pada sektor
manufaktur mencapai US$ 98. Sedangkan Vietnam hanya US$ 51.
Sementara dengan upah yang naik, tingkat produktivitas Indonesia hanya tercatat
74,4% dibanding Vietnam yang mencapai 80%. Untuk Itu, perusahaan Jepang
berharap agar pemerintah Indonesia bisa melakukan pengendalian upah minimum.
Ida mengutip, LPEM Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa upah minimum
provinsi yang naik terus, bisa mengancam pengurangan tenaga kerja. Untuk itu,
Page 94 of 174.
