Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 96
kenaikan upah minimum yang sudah terjadi dalam 5 tahun terakhir harus
memperhatikan dampak keberlangsungan manufaktur dan lapangan kerja.
Ketika upah minimum provinsi terus naik, maka akan mempengaruhi kenaikan biaya
operasional perusahaan dan pada akhirnya akan mendorong perusahan mengurangi
jumlah pekerja.
Menurut Ida, kebijakan ketenagakerjaan yang juga mendapat evaluasi adalah
kebijakan pesangon. Institute for Development Economic and Finance (INDEF)
menyatakan bahwa peraturan tenaga kerja di Indonesia masih terlalu rigid,
sehingga membuat para investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada
industri padat karya.
Salah satu poin yang mendapat evaluasi adalah tingginya pesangon di Indonesia
yang mencapai 24 bulan atau jauh lebih lama dibandingkan Vietnam yang hanya 7
bulan.
Sementara itu, tantangan ketidakpastian global saat ini tidak sedikit membuat
perusahaan merugi. Ketika perusahaan ingin downsizing karena perusahaan merugi,
perusahaan dituntut membayar kompensasi PHK yang besar.
Kondisi ini yang membuat para investor kurang tertarik berinvestasi ke Indonesia.
Pada akhirnya, para investor justru kerap "mengakali" mempekerjakan pekerjanya
dengan sistem kontrak dan outsourcing yang justru berpotensi rentan tidak
terpenuhinya hak dan pelindungan kerja.
Di sisi lain, dalam praktiknya tingkat kepatuhan perusahaan untuk memenuhi
pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai peraturan sangat
rendah.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019, dari sekitar 536
persetujuan bersama (PB) pemutusan hubungan kerja, yang memenuhi pembayaran
kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003, hanya sekitar 147 persetujuan
bersama atau sekitar 27%. Sedangkan sisanya sebanyak 384 persetujuan bersama
atau sekitar 73% tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Data ini sejalan dengan laporan World Bank yang mengutip data Sakernas Badan
Pusat Statistik (BPS) 2018, dimana berdasarkan laporan pekerja sebanyak 66%
pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon, 27 % pekerja menerima pesangon
dari yang seharusnya diterima sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 dan hanya 7%
pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun
2003.
"Karena masalah-masalah seperti itulah pemerintah perlu menata ulang ketentuan
ketenagakerjaan melalui Omnibus Cipta Kerja," kata dia.
Page 95 of 174.
