Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 90
Title MENAKER: 55,8 PERSEN PERUSAHAAN JEPANG TAK PUAS DENGAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA RI
Media Name kompas.com
Pub. Date 20 Februari 2020
Page/URL https://money.kompas.com/read/2020/02/20/175800826/menaker--55-8-perse n-
perusahaan-jepang-tak-puas-dengan-produktivitas-tenaga
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, mayoritas
perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia tidak puas dengan kinerja tenaga
kerja nasional. Produktivitas tenaga kerja nasional dinilai tidak sejalan dengan upah
yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pernyataan ini ia sampaikan
mengutip hasil survei yang dilakukan Japan External Trade Organization (JETRO)
pada 2019.
"Sebanyak 55,8 persen perusahaan yang disurvei menyatakan ketidakpuasannya
terhadap produktivitas tenaga kerja Indonesia bila dibandingkan dengan upah
minimum yang dibayarkan," tutur Ida di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di Asia Tenggara.
Dimana rata-rata tingkat ketidakpuasan perusahaan Jepang di negara Asia Tenggara
hanya mencapai 30,6 persen.
Bahkan, tingkat ketidakpuasan perusahaan Jepang di Indonesia lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan Jepang yang beroperasi di Kamboja.
"Bahkan di Kamboja sendiri ketidapuasan di Kamboja 54,6 persen," kata dia.
Ida mencatat, sejak 2015-2019 kenaikan upah di Indonesia pada sektor manufaktur
mencapai 98 dollar AS. Sedangkan Vietnam hanya 51 dollar AS.
Sementara dengan upah yang naik, tingkat produktivitas Indonesia hanya tercatat
74,4 persen dibanding Vietnam yang mencapai 80 persen.
"Untuk Itu, perusahaan Jepang berharap agar pemerintah Indonesia bisa melakukan
pengendalian upah minimum," ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana melakukan perubahan terkait
aturan-aturan mengenai upah minimum pekerja.
Hal tersebut akan dilakukan melalui revisi serta penambahan pasal Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melalui UU Omnibus Law Cipta
Kerja.
Page 89 of 174.
