Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 133
Title PRINSIP LUHUT: PEMERINTAH HARUS BUAT RAKYATNYA SEJAHTERA
Media Name kompas.com
Pub. Date 20 Februari 2020
https://money.kompas.com/read/2020/02/20/183300026/prinsip-luhut--peme rintah-
Page/URL
harus-buat-rakyatnya-sejahtera
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan,
aturan yang dibuat pemerintah tidak akan menyudutkan para buruh atau pekerja.
Hal ini menyinggung terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja yang menjadi penolakan oleh para buruh atau pekerja.
"Prinsip pemerintah harus membuat rakyatnya sejahtera. Kalau ada orang bicara
Undang-Undang Ketenagakerjaan itu hanya buat pegawai, sama sekali tidak benar,"
katanya di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
"Tidak akan ada keinginan pemerintah untuk membuat rakyatnya sengsara, baik itu
pegawainya ataukah pekerjanya, atau apa saja," tegasnya.
Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Luhut, selalu mengingatkan kepada
para menteri Kabinet Kerjanya, ketika membuat aturan harus dilandasi kepentingan
rakyat.
"Karena Presiden selalu mengingatkan kami, bahwa kita harus membuat undang-
undang yang membuat rakyat sejahtera. Itu kata kuncinya," ucapnya.
Dia juga menyebut, draf RUU Omnibus Law yang beredar bukanlah original.
Pasalnya, draf omnibus law yang asli telah diserahkan pemerintah ke DPR pada 12
Februari 2020 lalu.
"Jadi saya mohon, di luar banyak draf-draf non original yang diserahkan ke
parlemen, mungkin draf yang pertama dan yang kedua," katanya.
Oleh karena itu, disusunlah keseimbangan atau ekuiliberium melalui omnibus law
dengan tujuan meningkatkan investasi. Dia juga menepis, bila omnibus law terdapat
banyak pasal titipan dari institusi.
"Jadi tidak ada satu pihak yang di tengahkan, itu akan membuat perekonomian kita
tidak baik," katanya.
Page 132 of 174.
