Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 138
Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan pesangon kepada tenaga
kerja, politisi PKB tersebut menegaskan dalam draf RUU Cipta Kerja telah diatur.
"Tetap ada, di situ ada sanksi pidananya," ujar dia.
Ida mengatakan berdasarkan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan nominal
pesangon yang harus dibayarkan perusahaan tergolong tinggi. Akibatnya, banyak
perusahaan tidak melaksanakan kewajiban.
"Data kami menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap undang-undang ini
rendah karena perusahaan tidak mampu membayar," ungkapnya.
Ia menambahkan apabila RUU Cipta Kerja telah diketok menjadi undang-undang,
maka yang diharapkan ialah kepastian perlindungan melalui pemberian pesangon.
Pewarta: Muhammad Zulfikar Editor: Hendra Agusta COPYRIGHT (c)2020 .
Page 137 of 174.
