Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020

Menurut Ellena, kondisi pengupahan seperti itu akan merugikan para alumni baru (
fresh graduate ).

"Mereka akan sangat sulit punya daya tawar untuk menegosiasikan upah yang
sesuai dan layak. Akhirnya mereka dibuat satu bulan kerjanya cukup diupah Rp 1,5
juta saja," tutur Ellena.

Merujuk berbagai hal di atas, Ellena membantah anggapan jika RUU Cipta Kerja
nantinya dapat mendukung daya saing di era ekonomi digital.

"Menurut kami ini omong kosong. Kami menjumpai pekerja di ekonomi digital,
semua menghadapi kondisi yang sangat rentan, jam kerja yang sangat panjang,
upah cenderung kecil, kemustahilan untuk jadi pekerja tetap," tambah dia.

Sebelumnya, DPR telah menerima draf serta surat presiden (surpres) omnibus law
RUU Cipta Kerja.

Draf dan surpres diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua
DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

"Dalam kesempatan ini Pak Menko dan para menteri menyampaikan bahwa omnibus
law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 UU, 15 bab, dengan 174 pasal yang akan
dibahas di DPR," kata Puan dalam konferensi pers.

Puan menjelaskan RUU Cipta Kerja terdiri atas 79 undang-undang dengan 15 bab
dan 174 pasal. Ia mengatakan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan
melibatkan tujuh komisi di DPR.

Selanjutnya, draf dan surpres yang telah diserahkan akan melalui mekanisme DPR
untuk kemudian ditetapkan dalam paripurna.

"Akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi dan nantinya akan dijalankan melalui
mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena
melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab
dan 174 pasal," jelasnya.

Page 134 of 174.