Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 139

Title          MIGRAN CARE SIAP BERSAKSI DI MK DALAM UJI MATERI UU PERLINDUNGAN PEKERJA
                              MIGRAN
               Media Name     rri.co.id
               Pub. Date      20 Februari 2020
               Page/URL       http://rri.co.id/post/berita/790088/kumham/migran_care_siap_bersaksi_d
                              i_mk_dalam_uji_materi_uu_perlindungan_pekerja_migran.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive





               Jakarta : Lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap masalah-masalah
               pekerja migran, Migran Care mengapresiasi dikabulkannya oleh Mahkamah
               Konstitusi (MK) permohonan kontra pemohon dalam perkara uji materi tentang
               Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b),
               Pasal 82 huruf (a), dan Pasal 85 huruf (a). Pasal 54 ayat 1 huruf (a) dan (b)
               terhadap UUD 1945.

               "Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Migrant Care
               sebagai pihak terkait kontra pemohon dalam perkara uji materi Pasal 54, 82 dan 85
               UU 28/2027 terhadap UUD 1945. Tanggal 2 Maret sidang akan kembali digelar
               untuk mendengar keterangan kami," kata Ketua Pusat Kajian Migrasi Migrant Care
               Anis Hidayah, Jakarta, Kamis (20/02/2020).

               Kesaksian di MK ini menanggapi langkah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
               Indonesia Swasta (ASPATAKI) pada bulan November 2019 lalu diam-diam
               mengajukan permohonan pengujian perkara No. 83/PUU-XVII/2019 untuk Pengujian
               Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
               Indonesia Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 82 huruf (a), dan Pasal 85
               huruf (a). Pasal 54 ayat 1 huruf (a) dan (b).

               Padahal, lanjut Anis, tujuh tahun lalu pihaknya jatuh bangun melakukan advokasi
               untuk revisi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan
               Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri hingga Undang Undang Nomor
               18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan.

               "Ini malah Aspataki diam-diam mengajukan gugatan karena merasa bisnisnya
               terganggu. Semoga MK tidak masuk angin dan tidak mengabulkan gugatan
               mereka," tegasnya.



















                                                      Page 138 of 174.
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144