Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 141
Title OMNIBUS LAW SEBAIKNYA DIBAHAS DI BALEG DPR
Media Name jpnn.com
Pub. Date 20 Februari 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/omnibus-law-sebaiknya-dibahas-di-baleg-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - DPR meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas
melalui mekanisme Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dengan demikian, pembahasan
RUU bisa terarah dan cepat selesai.
"Karena butuh kecepatan, maka akan lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi
ketimbang Pansus," kata anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin dalam keterangan
tertulis, Kamis (20/2).
Kendati demikan, Mukhtarudin meeminta agar pembahasannya mengikuti
mekanisme dan substansi yang ada. "Undang-undang ini harus berkualitas, jangan
sampai nanti diugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Politisi Golkar ini mengatakan, Omnibus law merupakan kebutuhan bangsa sehingga
seluruh pemangku kepentingan harus memiliki persepsi yang sama. Mengingat
pemerintan sudah menyerahkan RUU Omnibus law ke DPR RI, maka DPR RI harus
segera menindaklanjuti secara cepat agar tahapan-tahapan pembahasan segera
dilakukan.
DPR, menurut dia, tentu akan membahas substansi dan materi RUU Omnibus Cipta
Kerja ini dengan melibatkan semua pihak, baik buruh melalui serikat pekerja, dan
pengusaha. "Jadi perdebatannya masuk dalam DPR, jangan berdebat di luar
parlemen. Biarkan bola ini bergulir jangan ditolak dulu, kalau ada masukkan silahkan
sebanyak-banyaknya," ujar dia.
Oleh karena itu, kata Mukhtarudin, soal Omnibus Law ini, masyarakat dan semua
stakeholder harus punya persepsi yang sama akan pentingnya terobosan regulasi
melalui Omnibus Law.
"Pentingnya soal penyederhanaan regulasi dalam rangka mempermudah investasi.
Hal ini supaya kita bisa memenangkan pertarungan ekonomi di tingkat global,"
pungkasnya.
Page 140 of 174.
