Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 134

Title          INDONESIA DIPREDIKSI JADI PENGHASIL TENAGA KERJA MURAH JIKA RUU CIPTA KERJA
                              DISAHKAN
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      20 Februari 2020
               Page/URL       https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/18442121/indonesia-dipredi ksi-jadi-
                              penghasil-tenaga-kerja-murah-jika-ruu-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative







               JAKARTA, - Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi
               (Sindikasi) Ellena Ekarahendy berpendapat, Indonesia berpotensi menjadi negara
               penghasil tenaga kerja berupah murah jika draf omnibus law RUU Cipta Kerja
               disahkan menjadi undang-undang (UU).

               "Jika disahkan tahun ini, dalam 10-15 tahun ke depan, kita akan terkenal sebagai
               negara penyuplai tenaga kerja (dengan upah) murah, atau negara yang
               mempraktikkan perbudakan modern," ujar Ellena dalam konferensi pers di Kantor
               WALHI, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

               Menurut Ellena, aturan yang menyangkut ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja
               sangat mengancam para pekerja muda.

               Mengingat, pada kurun 2030-2045 Indonesia akan memiliki bonus demografi
               pekerja muda.

               Sementara itu, kata Ellena, pemerintah selama ini giat membicarakan soal ekonomi
               digital.

               "Ketika bicara ekonomi digital, orang-orang didorong bekerja di start-up , yang
               adalah UMKM. Berdasarkan pasal-pasal di omnibus law itu artinya kondisi kerja yang
               sangat rentan sekali," ungkap dia.

               Ellena menyinggung aturan terkait pengupahan dan sanksi pengupahan dalam UU
               Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihapus dalam draf RUU Cipta
               Kerja.

               Dengan dihapusnya aturan itu, maka perhitungan pengupahan tidak lagi mengikuti
               standar minimum daerah.

               "Disebutkan bahwa untuk UMKM, tidak harus mengikuti upah minimum, selama di
               atas garis kemiskinan. Ini problematik, karena garis kemiskinan itu tidak konsisten di
               beberapa institusi," tutur Ellena.

               Ia menambahkan, jika kondisi upah hanya berbeda satu rupiah dari garis
               kemiskinan tetap akan dianggap upah layak saat bekerja di UMKM.




                                                      Page 133 of 174.
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139