Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 157

Title          KEMNAKER MENDORONG SERIKAT BURUH BERI MASUKAN OMNIBUS LAW
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      20 Februari 2020
                              https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-mendorong-serikat-buruh-be ri-masukan-
               Page/URL
                              omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mendorong serikat buruh atau
               serikat pekerja untuk memberikan masukan substansi Rancangan Undang-Undang
               (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja ketimbang berdemontrasi menolak RUU Cipta Kerja.

               Ida menyebutkan, melalui keputusan menteri Kemenko perekonomian telah
               dibentuk tim untuk membahas substansi ketenagakerjaan RUU tersebut. Tim itu
               terdiri pemerintah, pengusaha dan serikat buruh.

               Ida mengatakan, tim tersebut akan memberikan masukan terhadap RUU cipta kerja
               dan peraturan pelaksana dari RUU tersebut.

               "Jadi kami sudah jawab itu. Tim ini sudah bertemu tiga kali dan akan terus bertemu,
               dengan membahas substansi, sosialisasi dan komunikasi dan ikut membangun
               peraturan pelaksana dari aturan ini, jadi keterlibatan itu akan kami terusi," ujarnya
               Kamis (20/2).

               Terkait banyaknya pasal yang dinilai merugikan buruh, Ida menyebutkan,
               pemerintah telah berusaha mengakomodasi semua pihak termasuk buruh. Ia
               mencontohkan, tidak ada penghapusan atau pengurangan cuti dan pesangon.

               Ida berharap dengan adanya omnibus law, terbukanya penciptaan lapangan kerja
               bagi 2,7 sampai 3 juta pekerja. Dari yang saat ini sekitar 2,5 juta pekerja.

               "RUU ini juga berusaha semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada
               teman-teman bekerja, teman yang sedang eksis bekerja," tutur dia.

               Sementara itu, Anggota komisi VI DPR Mukhtarudin meminta agar pembahasan RUU
               Omnibus Law Cipta Kerja dibahas melalui mekanisme Badan Legislasi DPR.
               Alasannya agar pembahasan RUU itu lebih terarah dan bisa lebih cepat selesai.

               "Karena butuh kecepatan maka akan lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi
               ketimbang lewat Pansus," ujar Mukhtarudin.





                                                      Page 156 of 174.
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162