Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 158
Meskipun penyelesaian secara cepat tapi Ia meminta tahapan, mekanisme dan
substansi tidak boleh diabaikan. Sebab, Rancangan Undang-Undang (UU) ini harus
berkualitas dan jangan sampai nanti digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi bahwa Omnibus law merupakan kebutuhan bangsa. "Karena itu, semua
stakeholder harus punya persepsi yang sama," ujar dia.
Hal ini mengingat pemerintah sudah menyerahkan RUU Omnibus law ke DPR RI,
maka DPR RI harus segera menindaklanjuti secara cepat agar tahapan-tahapan
pembahasan segera dilakukan.
Ia menyebutkan, DPR tentu akan membahas substansi dan materi RUU Omnibus
Cipta Kerja ini dengan melibatkan semua pihak. Baik itu buruh melalui serikat
pekerja, termasuk pengusaha.
"Jadi perdebatannya masuk dalam DPR, jangan berdebat di luar parlemen. Biarkan
bola ini bergulir jangan ditolak dulu, kalau ada masukkan silahkan sebanyak-
banyaknya," ungkap dia.
Ia mengatakan, soal Omnibus Law ini, masyarakat dan semua stakeholder harus
punya persepsi yang sama akan pentingnya terobosan regulasi melalui Omnibus
Law dan pentingnya soal penyederhanaan regulasi dalam rangka mempermudah
investasi.
"Hal ini supaya kita bisa memenangkan pertarungan ekonomi di tingkat global. Perlu
diingat bahwa peperangan kita hari ini adalah peperangan ekonomi," tutur
Mukhtarudin.
Page 157 of 174.
