Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 163
Title GERINDRA MINTA PEMERINTAH TARIK DRAF OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 20 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220204425-32-476619/gerindr a-minta-
Page/URL
pemerintah-tarik-draf-omnibus-law-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah menarik draf Omnibus Law
Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ( RUU Ciptaker ) yang telah diserahkan ke
DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani menyarankan pemerintah
menarik, memperbaiki, kemudian mengajukan konsep baru ke DPR dalam
menyikapi salah ketik Pasal 170 draf Omnibus Law RUU Ciptaker yang menyatakan
bahwa ketentuan dalam undang-undang (UU) bisa diubah menggunakan peraturan
pemerintah (PP).
"Ya prosesnya karena ada yang salah ketik, ditarik terus kemudian diajukan konsep
yang baru," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
pada Kamis (20/2).
Dia menerangkan bahwa Fraksi Partai Gerindra akan mendiskusikan dan membahas
Pasal 170 Omnibus Law RUU Ciptaker kepada ahli. Menurutnya, langkah ini
ditempuh agar Gerindra dapat mengambil tindakan yang lebih konstruktif.
Muzani menilai pasal yang menyatakan bahwa ketentuan dalam UU bisa diubah
menggunakan PP ini bertentangan dengan semangat reformasi. Menurutnya,
demokrasi tidak bisa ditabrak demi menarik investasi dan penciptaan lapangan
kerja.
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin
(20/1/2020).
(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) "Kami merasa perlu mengingatkan bahwa
cara pikiran seperti itu, menurut hemat kami harus dibenarin, tidak pas dengan
semangat kami dalam proses pengelolaan negara yang sudah menjadi kesepakatan
kita bersama sejak reformasi," ujarnya.
Omnibus RUU Law Ciptaker adalah usulan prioritas dari pemerintahan Joko Widodo
di periode kedua. Pemerintah hendak memangkas dan menyederhanakan peraturan
guna menarik investasi asing.
Pemerintah tercatat hendak menyelaraskan 1.244 pasal dari 79 undang-undang ke
Page 162 of 174.
