Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 168

Title          DPR DORONG PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW DI BALEG
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      20 Februari 2020
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4184067/dpr-dorong-pembahasan-ruu -omnibus-
               Page/URL
                              law-di-baleg
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Jakarta - Kalangan DPR meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
               dibahas melalui mekanisme Badan Legislasi DPR. Alasannya, agar pembahasan RUU
               itu lebih terarah dan bisa lebih cepat selesai.

               "Karena butuh kecepatan maka akan lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi
               ketimbang lewat Pansus," ujar Anggota komisi VI DPR RI Mukhtarudin dalam
               keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/2/2020). Menurut dia, meskipun
               penyelesaian secara cepat tapi tahapan, mekanisme dan substansi tidak boleh
               diabaikan.

               "Undang-Undang ini harus berkualitas dan jangan sampai nanti digugat dan
               dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Omnibus law merupakan kebutuhan
               bangsa. Karena itu, semua stakeholder harus punya persepsi yang sama," lanjut dia.

               Hal ini mengingat pemerintah sudah menyerahkan RUU Omnibus law ke DPR RI,
               maka DPR RI harus segera menindaklanjuti secara cepat agar tahapan-tahapan
               pembahasan segera dilakukan. DPR tentu akan membahas substansi dan materi
               RUU Omnibus Cipta Kerja ini dengan melibatkan semua pihak. Baik itu buruh melalui
               serikat pekerja, termasuk pengusaha.

               "Jadi perdebatannya masuk dalam DPR, jangan berdebat di luar parlemen. Biarkan
               bola ini bergulir jangan ditolak dulu, kalau ada masukkan silahkan sebanyak-
               banyaknya," ungkap dia.

               Soal Omnibus Law ini, lanjut Mukhtarudin, masyarakat dan semua stakeholder harus
               punya persepsi yang sama akan pentingnya terobosan regulasi melalui Omnibus
               Law .

               "Pentingnya soal penyederhanaan regulasi dalam rangka mempermudah investasi.
               Hal ini supaya kita bisa memenangkan pertarungan ekonomi di tingkat global. Perlu
               diingat bahwa peperangan kita hari ini adalah peperangan ekonomi," tandas dia.

               Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan
               meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam berkomentar terkait draf Omnibus




                                                      Page 167 of 174.
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173