Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 165
Title OMNIBUS LAW CIPTA KERJA SALAH KETIK, GERINDRA MINTA PEMERINTAH SEGERA
PERBAIKI
Media Name okezone.com
Pub. Date 20 Februari 2020
Page/URL https://nasional.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171717/omnibus-law-c ipta-kerja-
salah-ketik-gerindra-minta-pemerintah-segera-perbaiki
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat kesalahan pengentikan di
pasal 170 yang isinya tentang pemerintah bisa mengubah ketentuan dalam undang-
undang melalui peraturan pemerintah. Partai Gerindra meminta pemerintah segera
menarik drafnya dan memperbaiki.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya akan mencermati dulu
masalah salah pengetikan tersebut. "Kami berencana mendiskusikan ini dengan para
ahli, kira-kira apa yang dimaksud dengan itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Muzani mendorong agar pemerintah segera menarik draf akademik RUU tersebut
dan memperbaiki kesalahan ketikan, kemudian mengajukan lagi ke DPR RI dengan
konsep baru.
"Segera diperbaiki kalau itu memang salah ketik. Saya berharap pemerintah segera
mempersiapkan kesalahketikan itu, yang salah di mana supaya ada pembentulan,"
katanya.
Massa buruh demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI
(Okezone.com/Fahreza) Sebagaimana diketahui, Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang
masuk program Omnibus Law memuat aturan pemerintah bisa mengubah ketentuan
dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah.
Sebagaimana dikutip dari draf yang diterima Okezone berbunyi: Pasal 170 (1)
Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), berdasarkan undang-undang ini Pemerintah Pusat
berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau mengubah
ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini.
(2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
Ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.(sal).
Page 164 of 174.
