Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 160
adalah dengan memperluas lapangan kerja melalui pemberian kesempatan dan
fasilitas kemudahan berusaha dengan tetap menjaga perlindungan terhadap
pekerja/buruh yang bekerja.
Selain itu upaya reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan perubahan
regulasi juga diperlukan untuk dapat menciptakan ekosistem berusaha dan bekerja
yang lebih baik.
Disisi lain, dalam praktiknya tingkat kepatuhan perusahaan untuk memenuhi
pembayaran kompensasi PHK sesuai peraturan sangat rendah.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019, dari sekitar 536
persetujuan bersama (PB) pemutusan hubungan kerja, yang memenuhi pembayaran
kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003, hanya sekitar 147 persetujuan
bersama atau sekitar 27%.
Sedangkan sisanya sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73% tidak
melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU 13/2003.
Data ini sejalan dengan laporan World Bank yang mengutip data Sakernas BPS
2018, dimana berdasarkan laporan pekerja sebanyak 66% pekerja sama sekali tidak
mendapat pesangon, 27 % pekerja menerima pesangon dari yang seharusnya
diterima sesuai UU 13/2003 dan hanya 7% pekerja yang menerima pesangon sesuai
dengan ketentuan UU 13/2003.
"Berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi tersebut, maka diperlukan
penataan ulang ketentuan ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang
berfokus pada upaya penciptaaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan tetap
menjaga perlindungan bagi pekerja/buruh," jelas dia.
Page 159 of 174.
