Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

Dia menyebut, berdasarkan hasil pengembangan sidak di Hotel Penuin, Kemnaker menduga
pemberangkatan CPMI ini menggunakan modus operandi mencampur CPMI prosedural yang
memiliki dokumen dengan nonprosedural (tak berdokumen).

Yuli menegaskan, pihaknya akan mendalami terkait P3MI yang bertanggungjawab menempatkan
45 CPMI yang dikarantina di beberapa hotel di Kota Batam dan satu CPMI yang diduga
ditempatkan dengan tak sesuai prosedur. Untuk itu, komunikasi terus dijalin dengan Pemda
Kepri, Disnaker Kota Batam, dan BP2MI Kota Batam guna memastikan ke-46 CPMI sudah tercatat
dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Selain itu, tim juga melakukan komunikasi dengan Satgas Covid-19 di Kota Batam dan Provinsi
Kepri, juga berkoordinasi dengan kepolisian, Disnaker Batam, dan BP2MI.

"Komunikasi ini untuk memastikan bahwa hotel tempat penampungan 46 CPMI tersebut
direkomendasikan sebagai salah satu tempat isolasi atau karantina sesuai protokol kesehatan,"
kata Yuli.
Koordinator Penempatan Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat Dit. Binareksa Kemnaker
FX. Watratan menambahkan, selaku penegak hukum ketenagakerjaan, pihaknya akan
menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk dugaan adanya tindak pidana ketenagakerjaan.
"Sidak ini merupakan respons cepat Kemnaker atas pengaduan masyarakat mengenai indikasi
adanya calon pekerja migran yang akan ditempatkan ke Singapura yang ditampung di lokasi
hotel berbeda di Batam," ujar FX Watratan.

Pada kesempatan itu, Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam Sudianto
menyatakan bahwa satu CPMI tak berdokumen telah dimintai keterangan di kantornya usai
sidak. "Setelah ini, CPMI bernama Ruwanti (41) tersebut, akan segera dipulangkan ke daerah
asalnya di Banyumas, Jawa Tengah," katanya.

154