Page 170 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021

Selanjutnya, Yuli menegaskan pihaknya pun akan mendalami P3MI yang bertanggungjawab
menempatkan 45 CPMI yang dikarantina di beberapa hotel di kota Batam dan satu CPMI yang
diduga ditempatkan secara non prosedural.

Yuli menambahkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Pemprov Kepri, Disnaker Kota
Batam, dan BP2MI Kota Batam untuk memastikan apakah 46 CPMI tersebut sudah tercatat dalam
Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Tim juga melakukan komunikasi
dengan Satgas Covid-19 di Kota Batam dan Provinsi Kepri terkait penerapan protokol kesehatan.

"Komunikasi ini untuk memastikan bahwa hotel tempat penampungan 46 CPMI tersebut
direkomendasikan sebagai salah satu tempat isolasi atau karantina sesuai protokol kesehatan,"
katanya seraya memastikan timnya telah berkoordinasi dengan Kepolisian, Disnaker Batam dan
BP2MI.

Koordinator Penempatan Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat Kemnaker, FX. Watratan
menambahkan timnya selaku penegak hukum ketenagakerjaan akan menindaklanjuti kasus ini
sesuai ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
termasuk dugaan adanya tindak pidana ketenagakerjaan.

“Sidak ini merupakan respons cepat Kemnaker atas pengaduan masyarakat mengenai indikasi
adanya calon pekerja migran yang akan ditempatkan ke Singapura yang ditampung di lokasi
hotel berbeda di Batam," ujar FX Watratan.

Sementara Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam, Sudianto, mengatakan bahwa
satu CPMI tak berdokumen telah dimintai keterangan di kantornya usai sidak. "Setelah ini, CPMI
bernama Ruwanti (41 tahun) tersebut, akan segera dipulangkan ke daerah asalnya di Banyumas,
Jawa Tengah," katanya.(*)

169