Page 172 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2021
P. 172

RESPONS ADUAN MASYARAKAT, KEMENAKER SIDAK TEMPAT KARANTINA PEKERJA
              MIGRAN DI BATAM
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama tim
              gabungan  ke  beberapa  hotel  yang  menjadi  tempat  isolasi  calon  pekerja  migran  Indonesia
              (CPMI), Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (16/8/2021).

              Tim gabungan yang dimaksud, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal (Ditjen)
              Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker
              dan K3) bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta
              Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
              PKK).

              Dalam  sidak  tersebut,  tim  gabungan  yang  diturunkan  oleh  Direktur  Jenderal  (Dirjen)
              Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang menemukan 46 CPMI perempuan ditampung di Hotel
              Penuin Batam, Hotel Redlink, dan De Merlion Hotel.
              Saat  penyidakan  di  Hotel  Penuin,  terdapat  45  CPMI  memiliki  dokumen  dan  satu  CPMI  tidak
              memiliki dokumen lengkap. Adapun 46 CPMI ini diduga akan diberangkatkan untuk bekerja di
              Singapura.

              Dalam  kesempatan  itu,  Koordinator  Norma  Pelatihan,  Penempatan  Tenaga  Kerja,  Hubungan
              Kerja, dan Kebebasan Berserikat Dit Binareksa Kemenaker Fransiskus Xaverius (FX) Watratan
              menyatakan,  sidak  yang  dilakukan  pihaknya  merupakan  respons  cepat  Kemenaker  terhadap
              pengaduan masyarakat.

              Pengaduan  tersebut,  kata  dia,  mengenai  indikasi  adanya  calon  pekerja  migran  yang  akan
              ditempatkan di Singapura telah ditampung di lokasi hotel berbeda di Batam

              “Selaku penegak hukum ketenagakerjaan, kami akan menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan
              Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017,” ujar FX Watratan saat memimpin sidak didampingi
              Subkordinator  Rizky  Nasution,  dalam  keterangan  tertulis  yang  diterima  Kompas.com,  Selasa
              (17/8/2021).

              Adapun  UU  Nomor  18  Tahun  2017  berisi  tentang  pelindungan  pekerja  migran  Indonesia,
              termasuk dugaan adanya tindak pidana ketenagakerjaan.

              Pada kesempatan yang sama, Direktur Binareksa Kemenaker Yuli Adiratna menduga, sebanyak
              45 CPMI di Kota Batam diberangkatkan oleh beberapa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
              Indonesia (P3MI).

              Salah  satu  perusahaan  terduga,  yaitu  PT  Citra  Karya  Sejati  (CKS)  di  Malang,  karena  akan
              memberangkatkan 13 CPMI ke Singapura.
              "Menurut informasi, dokumennya ada. Akan tetapi, kami masih akan mendalami terkait dokumen
              yang dimiliki 45 CPMI apakah sesuai regulasi atau tidak," kata Yuli, melalui Siaran Pers Biro
              Humas Kemnaker di Jakarta.

              Dari hasil pengembangan sidak di Hotel Penuin, Batam, Kemenaker menduga bahwa modus
              operandi  yang  dilakukan  yakni  dengan  cara  "mengoplos"  atau  mencampur  CPMI  prosedural
              (memiliki dokumen) dengan nonprosedural (tidak memiliki dokumen).

              Untuk itu, Yuli menegaskan, pihaknya akan mendalami P3MI yang bertanggung jawab terhadap
              penempatan 45 CPMI yang dikarantina di beberapa hotel di kota Batam dan satu CPMI yang
              diduga ditempatkan secara nonprosedural.


                                                           171
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177