Page 195 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Untuk itu, dalam penetapan UMP mereka mempunyai pilihan batas atas, dan batas bawah sesuai
dengan aturan dari Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi bagi perusahaan yang usahanya saat ini
telah berkembang wajib mengikuti aturan UMP.

“Bagi perusahaan yang telah berkembang seperti perkebunan, pertambangan dan industri
pengolahan pertambangan, tidak ada alasan untuk tidak menerima penetapan UMP”, jelas
gubernur.

Dalam waktu dekat ini akan diadakan pertemuan yang akan melibatkan seluruh pihak seperti
Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), akademisi, dan Dinas Tenaga
Kerja Babel untuk membahas hal ini. Setelah penetapan, dalam waktu dekat juga Pemprov Babel
akan merilis UMP tersebut di media.

Dalam kesempatan itu gubernur juga mengingatkan seluruh perusahaan untuk mewajibkan para
pekerjanya ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, DPN Apindo Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah sebagai
caretaker di Apindo Babel, yang juga sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan Adi M, mengatakan dalam penetapan UMP telah dilakukan pertemuan pada 21-
22 Oktober lalu yang diikuti DPNas Apindo dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS
Tripnas).
Juga tanggal 5 November lalu, data BPS sebagai pijakan utama untuk menetapkan upah
minimum telah diserahkan sebagai mandatori dari regulasinya, dan rilis Menteri Tenaga Kerja
tanggal 10 November tentang data yang dimaksud, serta tanggal 12 November telah dilakukan
sosialisasi.

Pihaknya berharap dalam penetapan UMP di Bangka Belitung dapat sesuai dengan aturan yang
berlaku, sehingga dapat terbangun ekosisitem yang kondusif di LKS Tripartit, baik pemerintah,
dunia usaha industri dalam hal ini pengusaha dengan para pekerja.
Ikut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Babel, Elfiyena dan jajaran, serta
anggota Apindo Babel. (Bas)

194