Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 197
Asal tahu saja, pemerintah memberi kelonggaran kepada perusahaan untuk menangguhkan
upah pekerja sesuai UM lantaran terdampak Pandemi Covid-19. Tekanan Covid-19 diketahui
menekan keuangan berbagai perusahaan sehingga keulitan membayar gaji pekerja.
Namun, dengan kebijakan baru ini, dia memastikan perusahaan wajib tunduk terhadap aturan
UM 2022. Bila tidak dijalankan, perusahaan akan ditindak secara pidana.
"Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum dikenakan sanksi pidana,"
ujarnya.
Pemerintah memastikan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 secara nasional
sebesar 1,09 persen. Ketentuan ini sesuai formula yang berlaku di Peraturan Pemerintah (PP)
nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Setelah melakukan simulasi tentu saja nanti akan ditetapkan oleh gubernur. Simulasi
berdasarkan data BPS rata-rata nasional kenaikan UM itu 1,09 persen," ucapnya.
196
