Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

MENAKER: RATA-RATA KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI 1,09 PERSEN DI
2022
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengumumkan rata-rata kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen.

Namun, Ida menekankan angka pastinya pada setiap provinsi akan berbeda. Sebab nantinya
gubernur yang akan menyesuaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

"Ini rata-rata nasional (kenaikan 1,09 persen). Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat
tanggal 21 November 2021, karena tanggal 21 November libur nasional maka penetapannya
harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021," kata Ida
dalam pernyataan resmi, Selasa (16/11).

Terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya
suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum
yang berlaku dengan median upahnya (Kaitz Indeks).

Menurut Ida, besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median
upah. Bahkan di Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Indeks lebih besar dari 1.

Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha
tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di
lapangan.

"Hal tersebut sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum dijadikan upah efektif oleh
pengusaha sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari
oleh kinerja individu. Hal ini kemudian membuat teman-teman SP/SB lebih cenderung menuntut
kenaikan upah minum dibandingkan membicarakan upah berbasis kinerja," lanjutnya.

UMP yang telah ditetapkan Menaker ini jelas jauh dibanding apa yang dituntut oleh asosiasi
buruh yang meminta kenaikan 10 persen. Kendati demikian Ida mengeklaim bahwa kebijakan
upah minimum ini sudah sesuai dengan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kebijakan upah minimum ini ditunjukkan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan
serta untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya
saing," jelas Ida.
"Semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah," lanjutnya.

Sumber: kumparan.com.

200