Page 203 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

MINTA KENAIKAN UPAH, 2 JUTA BURUH SIAP MOGOK SERENTAK NASIONAL PADA
DESEMBER!
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana akan melakukan aksi mogok serentak
secara nasional yang direncanakan pada Desember 2021. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan
tuntutan utama pihaknya untuk menolak penerapan upah minimum oleh Kementerian
Ketenagakerjaan pada 2022 sebesar 1,09 persen.

"Mogok nasional direncanakan pada awal Desember 2021. Tanggalnya kemungkinan tentatif
yaitu 6 atau 8 Desember, namun belum ada keputusan resmi dari semua gabungan serikat
buruh," tutur Said Iqbal dalam konferensi pers virtual KSPI pada Selasa (16/11/2021).

Ia mengatakan pemogokan akan diikuti sekitar 2 juta buruh di lebih dari 30 provinsi, dimana
menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia. Selain itu, Said Iqbal
mengungkapkan buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa besok di daerah masing-masing
dimana dipusarkan di kantor Gurbenur, hingga DPRD.
Kemudian KSPI bakal mengajak 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional dan 6 konfederasi
dan aliansi konfederasi untuk melakukan aksi secara nasional yang berpusat Istana Negara,
Kementerian Tenaga Kerja, dan Gedung DPR RI.

"Jadi mereka akan menghentikan proses produksi di daerahnya masing-masing secara
bergelombang. Salah satunya di Cianjur, Sukabumi, Bogor, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,
hingga puncaknya pada Desember 2021," katanya.

Seperti diketahui, Said Iqbal menyampaikan alasan pihaknya meminta kenaikan upah minimum
tahun 2022 sebesar 7-10 persen. "Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KSPI di 10 provinsi,
di mana di tiap provinsi dilakukan survei di 5 pasar tradisional dengan menggunakan parameter
60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai UU No 13 Tahun 2003, didapatlah rata-rata
kenaikan UMK/UMP adalah 7%-10%," tutur Said Iqbal.
Alasan KSPI menggunakan UU No 13 Tahun 2003, karena saat ini buruh sedang menggugat UU
Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena judicial review UU Cipta Kerja belum incrah,
maka Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang lama masih berlaku," terang Said Iqbal.

"Bahkan jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015, maka kenaikan upah minimum adalah berkisar
6 persen. Hampir sama angka kenaikannya dengan mengacu pada KHL," lanjutnya.

KSPI berpendapat, post Covid-19 maka daya beli atau purchasing power masyarakat dan buruh
harus dikembalikan seperti awal, dengan dinaikkan upah minimumnya minimal 7%. Hal ini
dilakukan agar konsumsi naik, sehingga otomatis pertumbuhan ekonomi ikut naik.

Iqbal berpendapat bagi perusahaan yang terdampak krisis ekonomi dan Covid-19, maka tidak
perlu menaikkan UMP atau UMK 2022 yang dibuktikan dengan audit laporan keuangan
perusahaan yang mengalami kerugian dalam 2 tahun terakhir serta diserahkan ke Disnaker dan
diumumkan ke buruh.

"Bila pemerintah dan pengusaha tidak mempertimbangkan usulan buruh ini, maka akan ada aksi
yang lebih luas dan lebih besar secara terus menerus," tegas Said Iqbal.

Disampaikan Said Iqbal, hari ini tanggal 10 November terkonfirmasi ribuan buruh melakukan aksi
di 20 provinsi dan melibatkan 1.000 pabrik. Adapun tuntutannya adalah naikan UMK 2022
sebesar 7%--10%, berlakukan UMSK 2022, cabut omnibus law, dan PKB tanpa omnibus law.[].

202