Page 205 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah
akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.
"Kebijakan UM ini, merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan sebagai
salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan ekonomi
Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing," kata Menaker Ida dalam
keterangan tertulisnya, Selasa 16 November 2021.

Menurut Menaker Ida, UM merupakan upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang
berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang
bersangkutan. UM, kata Ida, berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah,
yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

"Tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum
2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut
telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha,"
ujar Ida Fauziyah.

Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022 kepada seluruh gubernur,
Ida Fauziyah meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November
2021. Namun mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP
harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

"Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP," katanya.

Ida Fauziyah menegaskan semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021
adalah untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah.

204