Page 245 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Judul Ini Sanksinya Jika Kepala Daerah Tak Ikuti Standar Kebijakan
Pengupahan
Nama Media medcom.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/1bVAMDWN-ini-sanksinya-jika-
kepala-daerah-tak-ikuti-standar-kebijakan-pengupahan
Jurnalis Nia
Tanggal 2021-11-16 19:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sudah disampaikan sanksi yang diberikan
kepada Gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan, yaitu akan mendapatkan
sanksi administrasi, teguran tertulis, sampai yang terberat pemberhentian sementara maupun
permanen mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apa yang saya sampaikan juga telah
ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri
561/6393/SC Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 Kepada Seluruh Gubernur

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semangat dari formula upah minimum
berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum
sehingga terwujud keadilan antarwiayah. Keadilan antarwilayah dicapai berdasarkan pendekatan
rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan akan ada sanksi bagi Gubernur atau kepala
daerah yang tidak mengikuti kebijakan standar pengupahan. Adapun sanksinya dari yang ringan
hingga berat. Begitu juga bagi perusahaan yang tidak mengikuti kebijakan standar pengupahan,
akan diberikan sanksi pidana.

INI SANKSINYA JIKA KEPALA DAERAH TAK IKUTI STANDAR KEBIJAKAN
PENGUPAHAN

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan akan ada sanksi bagi Gubernur atau kepala
daerah yang tidak mengikuti kebijakan standar pengupahan. Adapun sanksinya dari yang ringan
hingga berat.

244