Page 246 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

"Sudah disampaikan sanksi yang diberikan kepada Gubernur atau kepala daerah yang tidak
memenuhi kebijakan pengupahan, yaitu akan mendapatkan sanksi administrasi, teguran tertulis,
sampai yang terberat pemberhentian sementara maupun permanen mengacu pada UU Nomor
23 Tahun 2014," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa, 16 November 2021.

Begitu juga bagi perusahaan yang tidak mengikuti kebijakan standar pengupahan, akan
diberikan sanksi pidana.

Ida menyampaikan kenaikan upah minimum 2022 secara nasional rata-rata sebesar 1,09 persen.
Angka tersebut berdasarkan simulasi data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menegaskan Gubernur harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada
21 November 2021. Namun karena tanggal tersebut merupakan hari libur nasional maka
penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

Sementara untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus dilakukan pada 30
November 2021, yang mana dilakukan setelah penetapan UMP.

Selain itu, Ida juga mengungkapkan tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor.
Namun Upah Minimum Sektor (UMS) yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 masih tetap
berlaku hingga berakhir atau UMP/UMK daerah tersebut lebih tinggi.

"Apa yang saya sampaikan juga telah ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui
surat edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SC Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022
Kepada Seluruh Gubernur," jelasnya.

Ida memaparkan, kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis
nasional sebagaimana diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan aturan turunannya yaitu PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Dia bilang, upah minimum merupakan upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah bagi
pekerja atau buruh dengan masa kerja yang bersangkutan kurang dari satu tahun.

"Semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan antarwiayah. Keadilan
antarwilayah dicapai berdasarkan pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-
masing wilayah," pungkasnya.

245