Page 251 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 251
Judul Gubernur Nggak Tunduk Aturan Upah dari Pusat Bisa Diberhentikan!
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5814337/gubernur-
nggak-tunduk-aturan-upah-dari-pusat-bisa-diberhentikan
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-11-16 19:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bahwa Menteri Dalam Negeri sudah
menyampaikan surat kepada para Gubernur terkait dengan ketentuan upah minimum. Dalam
surat tersebut juga disampaikan sanksi diberikan kepada Gubernur atau kepala daerah yang
tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di dalam surat tersebut juga dijelaskan ada
mulai sanksi teguran tertulis, kemudian sampai yang terberat itu pemberhentian sementara
sampai pemberhentian permanen. Saya kira ini mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014, yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UM (upah minimum) dimaksudkan sebagai
perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi
tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Selain itu, kebijakan UM ditujukan sebagai salah
satu instrumen pengentasan kemiskinan serta untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia
melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing
Ringkasan
Gubernur akan mendapat sanksi keras jika tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan
ketetapan pemerintah pusat. Dijelaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
sanksi tersebut diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
GUBERNUR NGGAK TUNDUK ATURAN UPAH DARI PUSAT BISA DIBERHENTIKAN!
Gubernur akan mendapat sanksi keras jika tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan
ketetapan pemerintah pusat. Dijelaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
sanksi tersebut diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
250
