Page 249 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 249
Judul Serikat Buruh Ancam Mogok Kerja untuk Tolak Kenaikan Upah
Minimum Versi Pemerintah
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/11/16/194500326/serikat-
buruh-ancam-mogok-kerja-untuk-tolak-kenaikan-upah-minimum-versi
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-11-16 19:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Buruh telah memutuskan, KSPI, Gekanas (Gerakan
Kesejahteraan Nasional), KSPSI Andi Gani, 60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok
nasional, setop produksi yang rencananya akan diikuti oleh 2 juta buruh lebih dari ratusan ribu
pabrik akan berhenti/setop produksi, dan ini adalah legal dan ini adalah konstitusional
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Semua prosedur protokol kesehatan akan dipenuhi dan
mematuhi prosedur terkait aksi unjuk rasa yang diatur di Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang serikat pekerja/serikat buruh yang boleh mengorganisir pemogokan
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam akan menggerakkan buruh
untuk melakukan aksi mogok kerja nasional pada Desember 2021. Mogok ini akan dilakukan
selama tiga hari dalam rangka menolak kenaikan upah minimum versi pemerintah serta adanya
perumusan formula batas atas-batas bawah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
SERIKAT BURUH ANCAM MOGOK KERJA UNTUK TOLAK KENAIKAN UPAH MINIMUM
VERSI PEMERINTAH
JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam akan
menggerakkan buruh untuk melakukan aksi mogok kerja nasional pada Desember 2021.
Mogok ini akan dilakukan selama tiga hari dalam rangka menolak kenaikan upah minimum versi
pemerintah serta adanya perumusan formula batas atas-batas bawah yang diatur di dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
248
