Page 252 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 252
Ida menjelaskan penetapan upah minimum ini adalah proyek strategis nasional. Tadi siang
pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Menko Polhukam, dihadiri oleh perwakilan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BPS, TNI/Polri, BIN, Kejaksaan, dan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Bahwa Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para Gubernur terkait dengan
ketentuan upah minimum. Dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi diberikan kepada
Gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini," kata Ida dalam
konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).
Surat yang dikirimkan Mendagri kepada kepala daerah, dijelaskan Ida memuat sanksi mulai dari
yang paling ringan hingga yang terberat, yakni pemberhentian kepala daerah yang tidak
mengikuti ketentuan dalam menetapkan upah minimum.
"Di dalam surat tersebut juga dijelaskan ada mulai sanksi teguran tertulis, kemudian sampai
yang terberat itu pemberhentian sementara sampai pemberhentian permanen. Saya kira ini
mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang disampaikan oleh
Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,"
paparnya.
Ida menjelaskan pihaknya membuat formulasi upah minimum mengacu UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"UM (upah minimum) dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya
tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Selain
itu, kebijakan UM ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta untuk
mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing,"
tambahnya.
251
