Page 256 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 256
“Hal tersebut dikarenakan data BPS yang kami sampaikan memuat data-data ekonomi dan
ketenagakerjaan dari mulai pertumbuhan ekonomi, inflasi, garis kemiskinan, hingga
pengangguran terbuka,” ujarnya.
Ida mengatakan semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021
atau Omnibus law adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud
keadilan antar wilayah.
Menurutnya keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi
rumah tangga di masing-masing wilayah.
Ia mencontohkan, misalnya terdapat suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan namun
kabupaten memiliki nilai upah minimum hampir 2 kali dari kota.
Terdapat kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa
memiliki nilai UMK yang sangat tinggi.
“Apabila kita mencermati upah minimum yang ada saat ini tidak memiliki korelasi sama sekali
dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat penganggurannya,”
ujarnya.
Berdasarkan UU Cipta Kerja, saat ini sudah tidak ada lagi penangguhan UM, sehingga seluruh
perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum tahun 2022 atau
sebesar UMS yang masih berlaku.
Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi pidana.
255
