Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 259
Lebih jauh Ida menegaskan bahwa saat ini, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan
sektor. Namun demikian, upah minimum sektor yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020
masih tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau upah minimum provinsi/kabupaten/kota
telah lebih tinggi.
"Dengan demikian, UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," imbuhnya.
Adapun formula kenaikan UMP 2022 ini telah diteruskan kepada masing-masing kepala daerah.
Dengan demikian, seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai dengan
ketentuan.
Ida menambahkan, ada sanksi yang bisa dikenakan, jika kepala daerah tidak mengikuti
ketentuan tersebut.
"Karena ini masuk dalam proyek strategis nasional, maka akan ada sanksi bagi Pemda yang tidak
mengikuti ketentuan. Diantaranya sanksi administrasi berupa teguran hingga paling berat adalah
pemberhentian sementara dan permanen," tandas Ida.
258
