Page 262 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 262
Judul Rerata UMP 2022 Naik 1,09%, Pengusaha Nakal Terancam Sanksi
Pidana
Nama Media katadata.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://katadata.co.id/lavinda/berita/6193a937513c2/rerata-ump-2022-
naik-1-09-pengusaha-nakal-terancam-sanksi-pidana
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-16 19:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengusaha yang membayar di bawah upah
minimum akan dikenakan sanksi pidana
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upah minimum sektor masih tetap berlaku
dan harus dilaksanakan pengusaha
Ringkasan
Pemerintah telah menetapkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional pada
2022 sebesar 1,09%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pengusaha yang
membayar karyawan atau buruh di bawah ketetapan upah minimum akan dikenakan sanksi
pidana.
RERATA UMP 2022 NAIK 1,09%, PENGUSAHA NAKAL TERANCAM SANKSI PIDANA
Pemerintah telah menetapkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional pada
2022 sebesar 1,09%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pengusaha yang
membayar karyawan atau buruh di bawah ketetapan upah minimum akan dikenakan sanksi
pidana.
"Pengusaha yang membayar di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi pidana," kata Ida
dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11).
Selain itu, sanksi juga diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak mengikuti ketentuan
pengupahan. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi tertulis, pemberhentian sementara,
hingga pemberhentian secara permanen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nnomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
261
