Page 265 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 265
UMP 2022 TERBARU: TERTINGGI DKI JAKARTA, TERENDAH JAWA TENGAH
Rata-rata kenaikan UMP pada 2022 ada di angka 1,09 persen. Kementerian Ketenagakerjaan
memproyeksikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan dari beberapa provinsi
mengalami kenaikan UMP namun DKI Jakarta tetap menjadi kota paling tertinggi upah
minimumnya.
Adapun rata-rata kenaikan UMP di 2022 ada di angka 1,09%. "Ada 34 provinsi, ada 4 provinsi
yang nilai upah minimum 2021 lebih tinggi dari batas atas upah minimum, sehingga UM 2022
ditetapkan sama dengan upah minimum tahun 2021," jelas dia dalam Seminar Terbuk Proses
Penetapan Upah Minimum 2022 secara virtual, Senin (15/11/21).
Adapun daftar proyeksi UMP per daerah yaitu DKI Jakarta Rp 4.453.724 Sulawesi Utara Rp
3.310.723 Sumatera Selatan Rp 3.144.446 Sulawesi Selatan Rp 3.165.876 Sulawesi Barat Rp
2.678.863 Jawa Tengah Rp 1.813.011 Upah Minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah.
Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrument pengentasan
kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.
"Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). PP 35/2021 tidak
mengamanatkan Upah Minimum Berdasarkan Sektor," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2021).
Dari skema pengaturan tersebut, ia berharap setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum
Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Selain itu, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan,
semangat dari formula Upah Minimum berdasarkan PP No.36 Tahun 2021 adalah untuk
mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan
antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan Rata Rata Konsumsi Rumah Tangga di
masing-masing wilayah.
Selain itu, katanya, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai
kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi
nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan
yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen
dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang
berkepentingan.
"BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk
penghitungan upah minimum," jelas dia.
Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan upah minimum
sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkannya PP No.36 Tahun 2021. Data-data untuk
penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id.
"Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam
merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang
mengawasi data BPS," ucapnya.
264
