Page 267 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021
P. 267
“Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha
tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di
lapangan,” kata Ida.
Menurutnya hal tersebut sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum dijadikan Upah
efektif oleh pengusaha sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum
tanpa didasari kinerja individu.
Hal ini juga yang kemudian membuat teman-teman serikat pekerja atau buruh lebih cenderung
menuntut kenaikan upah minimum dibandingkan membicarakan upah berbasis kinerja atau
produktivitas.
Menaker mengatakan upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan
wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Sehingga, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor.
Namun, UMS yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku hingga
UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi.
“Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha,” ujarnya.
Pihaknya di Kemenaker telah menyampaikan data-data yang bersumber dari BPS dalam
penetapan upah minimum kepada seluruh gubernur.
Dengan demikian seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai ketentuan
dan sekaligus mencermati kondisi di daerahnya berdasarkan indikator makro daerahnya.
“Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021, karena tanggal 21
November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat 1
hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021,” ujarnya.
266
