Page 263 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 20 November 2021. Adapun, upah minimum
kabupaten ditetapkan paling lambat 30 November 2021.
Ida meminta para pemimpin daerah dapat mencermati kondisi di daerahnya berdasarkan
indikator makro. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah mengumumkan data ekonomi dan
data ketenagakerjaan untuk masing-masing wilayah, seperti data pertumbuhan ekonomi, inflasi,
garis kemiskinan, dan pengangguran terbuka.

Adapun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengamanatkan kepala daerah untuk
menetapkan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dituangkan dalam surat
kepada para gubernur.

Ida juga memastikan, saat ini tidak ada penangguhan upah minimum. Peniadaan penangguhan
upah minimum tersebut sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Untuk itu, perusahaan wajib membayar upah minimal sebesar upah minimum 2022 atau upah
minimum sektor yang masih berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, upah minimum sektor sudah
dihapuskan. Namun, upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 masih
tetap berlaku hingga upah minimum tersebut lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

"Upah minimum sektor masih tetap berlaku dan harus dilaksanakan pengusaha," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan rata-rata kenaikan UMP nasional pada
2022 sebesar 1,09%. Ketetapan ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang
dari satu tahun.

Sementara itu, pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari setahun dapat menggunakan upah
aktual atau upah efektif berdasarkan struktur skala upah di masing-masing perusahaan. Dengan
demikian, akan tercipta upah di atas upah minimum sesuai dengan kinerja individu atau
produktivitas.

262