Page 254 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2021

“Dengan melihat perkembangan sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan yang
lebih memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha atau pemilik modal, dibandingkan
memberikan juga perlindungan kepada kaum pekerja atau buruh atau pegawai atau karyawan,”
tegasnya.

Said menilai pemerintah saat ini hendak mengembalikan rezim upah murah yang jauh lebih buruk
dari era Presiden Soeharto.

“Mengembalikan rezim upah murah jauh lebih buruk dari zaman Soeharto di Era Orde Baru,”
imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya bersikeras mendesak pemerintah menetapkan upah minimum
mengacu Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78
dalam menetapkan penyesuaian upah minimum 2022.

“Dengan demikian serikat pekerja dalam hal ini KSPI dalam menghitung kenaikan upah
menggunakan dalil hukum yang lama, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pasal tentang pengupahan, dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 78 tahun
2015 yang belum dicabut,” jelasnya.

Lebih lanjut, bila menggunakan UU No 13/2013 dasar penetapan upah minimum adalah
kebutuhan hidup layak (KHL).

Hasil survei di 10 provinsi yang KSPI lakukan, masing-masing di 5 pasar didapat total KHL rata-
rata kenaikannya adalah 7 sampai 10 persen.

Sedangkan, bila menghitung dengan PP 78, di mana formula penghitungan kenaikan upah
minimum menggunakan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka hitungan dari September
2020-September 2021 adalah 4 hingga 6 persen.
“Yang bisa diputuskan oleh pemerintah adalah kenaikan upah minimum sebesar 5% sampai 7%,
tuntutan serikat buruh 7% sampai 10%. Itu dasarnya, jadi semua ada dasarnya,” pungkasnya.
***

253